Hukum Perdata, Hukum Perikatan, dan Hukum Perjanjian

Standard

1. Hukum Perdata

Pengertian
Hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum perdata mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam masyarakat.

Tujuan
Memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga mencapai suasana yang tertib hukum karena seseorang dapat mempertahankan haknya melalui badann peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Tujuan hukum perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:

Secara Umum
1) Menciptakan ketertiban
2) Mencapai kesejahteraan

Secara Khusus
1) Menegakkan hukum perdata materiil
2) Melindungi hak privat seseorang
3) Memberikan kepastian hukum

Fungsi
Melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan.

Contoh Kasus
Pada September 2017, Dea Annisa atau lebih dikenal dengan sebutan Dea Imut kehilangan kamera senilai Rp 229 juta menggunakan jasa ekspedisi. Awal dari kasus ini bermula saat Dea menjual kameranya kepada pembeli yang berada di Malang, Jawa Timur. Ibunda Dea dan pamannya, menggunakan pengiriman jasa DHL di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada 6 September 2017 untuk mengirimkan barang tersebut.
Kamera tersebut pun dikirim pada pria bernama Toto atau Suhadi dengan permintaan barang dikirim ke alamat rumah. Beberapa hari kemudian, barang tersebut tidak sampai di tangan pembeli. Saat ditelusuri, barang tersebut sudah diklaim oleh pria bernama Totok Suhadi yang menunjukkan KTP saat mengambil kamera tersebut.

Mendengar barangnya hilang, Dea dan keluarga menghubungi call center DHL. Tapi, mereka tak mendapatkan respons yang diharapkan. Maka dari itu, Dea beserta Henry memilih untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan perkara ini.

Sidang perdana Dea pun digelar pada 9 November 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beragendakan pemeriksaan berkas kasus perdata yang dialami Dea. Kasus ini masih berlanjut hingga 9 April 2018 saat Dea menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan agenda saksi dari penggugat.

2. Hukum Perikatan

Pengertian
Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di dalam lapangan harta kekayaan yang sudah melalui perjanjian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang – Undang.

Tujuan
Tujuan perikatan adalah mendapat prestasi, yaitu memberi sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sesuai dengan pasal 1234 BW, bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu”. Artinya, suatu perikatan atau perjanjian bertujuan untuk menciptakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya.

Fungsi
Agar setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan Undang-Undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat harus halal dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Contoh Kasus
Pada permulaan PT Surabaya Delta Plaza (PT SDP) dibuka dan disewakan untuk pertokoan, pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya.  Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu.  Salah seorang diantara pedagang yang menerima ajakan PT surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno, yang tinggal di Sunter-Jakarta.

Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 888,71 M2 Lantai III itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Combi Furniture.  Empat bulan berlalu Tarmin menempati ruangan itu, pengelola SDP mengajak Tarmin membuat “Perjanjian Sewa Menyewa” dihadapan Notaris.  Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, Service Charge, sanksi dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan.  Tarmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT SDP, tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 s/d 30 April 1998 paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 2 0/00 (dua permil) perhari untuk kelambatan pembayaran.  Kesepakatan antara pengelola PT SDP dengan Tarmin dilakukan dalam Akte Notaris Stefanus Sindhunatha No. 40 Tanggal 8/8/1988.

Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian.  Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi, Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya.  Bahkan menurutnya, Akte No. 40 tersebut, tidak berlaku karena pihak SDP telah membatalkan “Gentlement agreement” dan kesempatan yang diberikan untuk menunda pembayaran.  Hanya sewa ruangan, menurut Tarmin akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991.  Namun pengelola SDP berpendapat sebaliknya.  Akte No. 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada Akta tersebut.

Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar US$311.048,50 dan Rp. 12.406.279,44 kepada PT SDP.  Meski kian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Tarmin tetap berkeras untuk tidak membayarnya.  Pengelola SDP, yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu.

Pihak pengelola SDP menutup COMBI Furniture secara paksa.  Selain itu, pengelola SDP menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Hukum Perjanjian

Pengertian
Hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

Tujuan
Melancarkan semua proses kerjasama yang terjadi dan mengurangi risiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang berisiko merugikan salah satu pihak.

Fungsi
Dapat dibedakan menjadi dua macam:
1) Fungsi yurudis
Fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum para pihak
2) Fungsi ekonomis
Fungsi yang dapat menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Contoh Kasus
LB merupakan karyawan perusahaan portal lowongan kerja yang berkantor di wilayah Slipi, Jakarta Barat. Sebagai karyawan di perusahaan asing tersebut, LB tidak menerima gaji layaknya karyawan di perusahaan sejenis. Setiap bulannya LB hanya menerima kompensasi apabila ada penjualan. Karena kebutuhan hidup, LB memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut dan bergabung dengan perusahaan lain di industri yang sama. Namun, General Manager (GM) perusahaan asing tersebut melarang LB untuk pindah ke perusahaan lain dan ’memaksa’ LB menandatangani surat perjanjian tetapi LB tidak diizinkan untuk memiliki salinan dari perjanjian tersebut dengan alasan ketetapan manajemen perusahaan. Beberapa hari bekerja di perusahaan yang baru, LB diintimidasi melalui telepon selulernya bahkan diancam akan diseret ke meja hijau.

Referensi
http://artikel-az.com/pengertian-hukum-perdata/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.25 WIB)
http://gaixinhplus.info/fungsi-hukum-acara-perdata/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.37 WIB)
http://hildaoktarin.blogspot.co.id/2016/04/hukum-perjanjian-beserta-contoh-kasusnya.html (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.29 WIB)
http://srirahayu-myblog.blogspot.co.id/2013/06/hukum-perjanjian.html (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.35 WIB)
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/06/hukum-perikatan-15/ (Diakses pada hari Rabu, 11 April 2018 pukul 17.21 WIB)
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.50 WIB)
https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/21/fungsi-perjanjian/ (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.40 WIB)
https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/09/160106910/dea-annisa-kembali-jalani-sidang-kameranya-yang-hilang (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.15 WIB)
https://kumparan.com/@kumparanhits/dea-imut-ditolak-jadi-saksi-kasus-hilangnya-kamera-rp-229-juta (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.05 WIB)
https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1614549/dipaksa-menandatangani-perjanjian-disertai-ancaman-hukum (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.44 WIB)
https://plus.google.com/100987642803112527299/posts/ceBZDPcSk54 (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.34 WIB)
https://vkrmam.wordpress.com/2013/05/02/hukum-perikatan-dan-contoh-kasus/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.25 WIB)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s