Hukum Perdata, Hukum Perikatan, dan Hukum Perjanjian

Standard

1. Hukum Perdata

Pengertian
Hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum perdata mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam masyarakat.

Tujuan
Memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga mencapai suasana yang tertib hukum karena seseorang dapat mempertahankan haknya melalui badann peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Tujuan hukum perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:

Secara Umum
1) Menciptakan ketertiban
2) Mencapai kesejahteraan

Secara Khusus
1) Menegakkan hukum perdata materiil
2) Melindungi hak privat seseorang
3) Memberikan kepastian hukum

Fungsi
Melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan.

Contoh Kasus
Pada September 2017, Dea Annisa atau lebih dikenal dengan sebutan Dea Imut kehilangan kamera senilai Rp 229 juta menggunakan jasa ekspedisi. Awal dari kasus ini bermula saat Dea menjual kameranya kepada pembeli yang berada di Malang, Jawa Timur. Ibunda Dea dan pamannya, menggunakan pengiriman jasa DHL di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada 6 September 2017 untuk mengirimkan barang tersebut.
Kamera tersebut pun dikirim pada pria bernama Toto atau Suhadi dengan permintaan barang dikirim ke alamat rumah. Beberapa hari kemudian, barang tersebut tidak sampai di tangan pembeli. Saat ditelusuri, barang tersebut sudah diklaim oleh pria bernama Totok Suhadi yang menunjukkan KTP saat mengambil kamera tersebut.

Mendengar barangnya hilang, Dea dan keluarga menghubungi call center DHL. Tapi, mereka tak mendapatkan respons yang diharapkan. Maka dari itu, Dea beserta Henry memilih untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan perkara ini.

Sidang perdana Dea pun digelar pada 9 November 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beragendakan pemeriksaan berkas kasus perdata yang dialami Dea. Kasus ini masih berlanjut hingga 9 April 2018 saat Dea menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan agenda saksi dari penggugat.

2. Hukum Perikatan

Pengertian
Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di dalam lapangan harta kekayaan yang sudah melalui perjanjian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang – Undang.

Tujuan
Tujuan perikatan adalah mendapat prestasi, yaitu memberi sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sesuai dengan pasal 1234 BW, bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu”. Artinya, suatu perikatan atau perjanjian bertujuan untuk menciptakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya.

Fungsi
Agar setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan Undang-Undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat harus halal dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Contoh Kasus
Pada permulaan PT Surabaya Delta Plaza (PT SDP) dibuka dan disewakan untuk pertokoan, pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya.  Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu.  Salah seorang diantara pedagang yang menerima ajakan PT surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno, yang tinggal di Sunter-Jakarta.

Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 888,71 M2 Lantai III itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Combi Furniture.  Empat bulan berlalu Tarmin menempati ruangan itu, pengelola SDP mengajak Tarmin membuat “Perjanjian Sewa Menyewa” dihadapan Notaris.  Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, Service Charge, sanksi dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan.  Tarmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT SDP, tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 s/d 30 April 1998 paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 2 0/00 (dua permil) perhari untuk kelambatan pembayaran.  Kesepakatan antara pengelola PT SDP dengan Tarmin dilakukan dalam Akte Notaris Stefanus Sindhunatha No. 40 Tanggal 8/8/1988.

Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian.  Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi, Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya.  Bahkan menurutnya, Akte No. 40 tersebut, tidak berlaku karena pihak SDP telah membatalkan “Gentlement agreement” dan kesempatan yang diberikan untuk menunda pembayaran.  Hanya sewa ruangan, menurut Tarmin akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991.  Namun pengelola SDP berpendapat sebaliknya.  Akte No. 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada Akta tersebut.

Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar US$311.048,50 dan Rp. 12.406.279,44 kepada PT SDP.  Meski kian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Tarmin tetap berkeras untuk tidak membayarnya.  Pengelola SDP, yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu.

Pihak pengelola SDP menutup COMBI Furniture secara paksa.  Selain itu, pengelola SDP menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Hukum Perjanjian

Pengertian
Hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

Tujuan
Melancarkan semua proses kerjasama yang terjadi dan mengurangi risiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang berisiko merugikan salah satu pihak.

Fungsi
Dapat dibedakan menjadi dua macam:
1) Fungsi yurudis
Fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum para pihak
2) Fungsi ekonomis
Fungsi yang dapat menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Contoh Kasus
LB merupakan karyawan perusahaan portal lowongan kerja yang berkantor di wilayah Slipi, Jakarta Barat. Sebagai karyawan di perusahaan asing tersebut, LB tidak menerima gaji layaknya karyawan di perusahaan sejenis. Setiap bulannya LB hanya menerima kompensasi apabila ada penjualan. Karena kebutuhan hidup, LB memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut dan bergabung dengan perusahaan lain di industri yang sama. Namun, General Manager (GM) perusahaan asing tersebut melarang LB untuk pindah ke perusahaan lain dan ’memaksa’ LB menandatangani surat perjanjian tetapi LB tidak diizinkan untuk memiliki salinan dari perjanjian tersebut dengan alasan ketetapan manajemen perusahaan. Beberapa hari bekerja di perusahaan yang baru, LB diintimidasi melalui telepon selulernya bahkan diancam akan diseret ke meja hijau.

Referensi
http://artikel-az.com/pengertian-hukum-perdata/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.25 WIB)
http://gaixinhplus.info/fungsi-hukum-acara-perdata/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.37 WIB)
http://hildaoktarin.blogspot.co.id/2016/04/hukum-perjanjian-beserta-contoh-kasusnya.html (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.29 WIB)
http://srirahayu-myblog.blogspot.co.id/2013/06/hukum-perjanjian.html (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.35 WIB)
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/06/hukum-perikatan-15/ (Diakses pada hari Rabu, 11 April 2018 pukul 17.21 WIB)
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.50 WIB)
https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/21/fungsi-perjanjian/ (Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 17.40 WIB)
https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/09/160106910/dea-annisa-kembali-jalani-sidang-kameranya-yang-hilang (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.15 WIB)
https://kumparan.com/@kumparanhits/dea-imut-ditolak-jadi-saksi-kasus-hilangnya-kamera-rp-229-juta (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.05 WIB)
https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1614549/dipaksa-menandatangani-perjanjian-disertai-ancaman-hukum (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.44 WIB)
https://plus.google.com/100987642803112527299/posts/ceBZDPcSk54 (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 12.34 WIB)
https://vkrmam.wordpress.com/2013/05/02/hukum-perikatan-dan-contoh-kasus/ (Diakses pada hari Minggu, 15 April 2018 pukul 13.25 WIB)

Advertisements

Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi, Subjek dan Objek Hukum, serta Hukum Perdata

Standard

1. Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi
1) Pengertian Hukum

  • Menurut Aristoteles, hukum adalah di mana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri.
  • Menurut Grotius, hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar
  • Menurut Van kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindumgi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

2) Pengertian Hukum Ekonomi
Suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

2. Subjek dan Objek Hukum
1) Subjek Hukum
Secara umum, subjek hukum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/ kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum.

a. Orang
Sejak seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan, janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang mengkehendakinya. Orang yang menjadi subjek hukum akan memperoleh statusnya sejak ia dilahirkan, baru setelah kematiannya maka ia dianggap berhenti menjadi subjek hukum.
Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.
Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan ‘tidak cakap’ atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (handelingsonbekwaam), tetapi mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum yaitu:

  • Orang yang masih di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun) = belum dewasa
  • Orang yang tak sehat pikirannya (gila), pemabuk, dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan).
  • Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

b. Badan Hukum
Suatu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan pelaksanaan kewajibannya dilakukan atau diwakilkan oleh pengurusnya. Badan hukum memiliki bermacam-macam bentuk yaitu:
1. Badan hukum publik,yaitu negara, daerah swatantra tingkat I dan II, kotapraja, dan desa.
2. Badan hukum perdata yang dapat dibagi yakni:

  • Badan hukum (perdata) eropa seperti Perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi, CV, dan Firma
  • Badan hukum Indonesia seperti : Gereja Indonesia, masjid, wakaf, Koperasi Indonesia.

2) Objek Hukum

Secara umum, objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat memerolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi subjek hukum.

Benda-benda non ekonomi tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, karena untuk memperoleh benda-benda tersebut tidak memerlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut diperoleh secara bebas. Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum.

Karena itulah, maka benda-benda non ekonomi tidak dianggap sebagai subjek hukum. contoh benda-benda nonekonomi misalnya adalah sinar matahari, air hujan, hembusan angin, udara yang kita hirup sehari-hari, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui pegunungan dan saluran-saluran air.

Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang (vide pasal 499 Kitab undang-undang hukum sipil=KUHS)

Menurut pasal 503 KUHS, benda dapat dibagi menjadi:

  1. Benda yang berwujud,yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indra, seperti: rumah, buku, dan lain-lain.
  2. Benda yang tak berwujud (benda immateril) yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, hak merek perdagangan, dan lain-lain.

Menurut pasal 504 KUHS, benda dapat dibagi menjadi :

  1. Benda yang tak bergerak (benda tetap), yaitu benda-benda yang tak dapat dipindahkan ,seperti tanah,dan segala apa yang ditanam atau dibangun di atasnya misalnya:pohon-pohon, gedung, mesin-mesin dalam pabrik, hak-hak erfpacht, hipotik, dan lain-lain.
  2. Benda yang bergerak (benda tak tetap) yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti: sepeda, meja, hewan, wesel, dan lain-lain

3. Hukum Perdata
Hukum perdata ialah hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya privat (tertutup). Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata berfungsi untuk menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi  seperti  hukum tentang warisan, hukum tentang perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik, serta hukum perikatan. Hukum perdata memiliki tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah  yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hukum perdata terjadi jika ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya menyangkut kedua individu itu. Berikut adalah contoh hukum perdata:

  • Hukum warisan

Jika dalam sebuah keluarga mempunyai harta benda yang akan diwariskan saat ketika ajal menjemput ataupun meninggal, ayah ialah kepala rumah tangga yang kelak akan mewariskan harta benda nya kepada anak-anaknya ketika meninggal kelak. Dari keinginan tersebut pasti akan menuliskan sebuah surat wasiat warisan.

Ketika sudah meninggal terjadi selisih paham saat pembagian warisan terjadi lah selisih paham antara anak anak nya yang menerima warisan itu, dari situlah berujung pelaporan salah satu anak itu melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang perselisihan tentang warisan. Itulah contoh  kasus yang merupakan salah satu kasus perdata tentang warisan.

  • Hukum perceraian

Perceraian sering dijakan sebagai jalan keluar atau alternatif keputusan jika permasalahan dalam rumah tangga yang tidak menemukan solusi walaupun tidak boleh dilakukan dalam agama.

  • Hukum pencemaran

Umumnya kasus ini terjadi di berbagai sosial media dikarenakan penulis di sosial media ini membuat berita yang tidak pantas atau membuat orang terhina dituliskan di sosial media, dari pemberitaan tersebut korban tidak terima, sehingga korban melaporkan si penulis berita tersebut ke pihak berwajib atau pihak yang berwenang dengan tuduhan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan didalam media sosial, kasus seperti ini termasuk dalam kasus perdata tentang pencemaran nama baik.

Referensi:
http://butew.com/2017/12/19/pengertian-subjek-hukum-dan-objek-hukum/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi-2/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/pengertian-arti-definisi-hukum-ekonomi-disertai-contoh-pelajaran-pendidikan-ilmu-ekonomi-dasar/
http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html
https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contohnya.html

Peran Koperasi dalam Sistem Pasar

Standard

1. Peran koperasi di:
1) Pasar Persaingan Sempurna
Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak tapi skala produksi relatif kecil. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna:

  • Setiap perusahaan adalah pengambil harga
  • Perusahaan mudah keluar dan masuk pasar
  • Perusahaan menghasilkan barang yang sama
  • Banyak perusahaan dalam pasar
  • Pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar

Dengan demikian, harga pada pasar ini ditentukan oleh keseimbangan permintaan (demand) dengan penawaran (supply) sehingga apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar berstruktur bersaing sempurna maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat memengaruhi harga walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi.

Oleh karena itu, persaingan “harga” tidak cocok diterapkan oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar bersaing sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, koperasi harus mampu bersaing dalam hal “biaya”. Menurut konsepsi koperasi, biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasakan skala ekonomi, baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen.

2) Pasar Monopoli

Pasar monopoli adalah bentuk pasar dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Tidak mempunyai barang pengganti
  • Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri
  • Dapat menguasai penentuan harga
  • Usaha secara iklan kurang di perlukan

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sepertinya agak sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik dalam cakupan lokal, regional, maupun nasional. Dilihat dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Selain adanya tuntutan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan

3) Pasar Monopolistik
Pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang serupa tetapi ada perbedaan dalam beberapa aspek (gabungan antara persaingan sempurna dan monopoli) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Terdapat banyak perusahaan di pasar tapi tidak sebanyak persaingan sempurna
  • Barang produksinya berbeda corak
  • Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga
  • Masuk dalam industri relatif mudah
  • Persaingan memproduksi penjualan sangat aktif

Berdasarkan ciri-ciri di atas, apabila koperasi ingin memaksimumkan keuntungan dalam struktur pasar monopolistic maka secara teoritis, koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan pengusaha lain yang tentunya dibutuhkan dukungan strategi dan taktik bisnis dalam promosi.

4) Pasar Oligopoli

Pasar oligopoly adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Ciri-ciri yang dimiliki pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

  • Terdapat banyak pembeli di pasar.
  • Hanya ada beberapa perusahaan(penjual) yang menguasai pasar.
  • Umumnya adalah penjual-penjual (perusahaan) besar yang memiliki modal besar saja (konglomerasi)
  • Produk yang dijual bisa bersifat sejenis, namun bisa berbeda mutunya
  • Adanya hambatan bagi pesaing baru.
  • Adanya saling ketergantungan antar perusahaan (produsen)
  • Perlu melakukan promosi

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, peran koperasi dalam pasar oligopoli adalah sebagai pengecer disebabkan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli diperlukan modal yang tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen sehingga keuntungan diperoleh dari laba penjualan

2. Kekuatan dan Kelemahan Koperasi dalam Sistem Pasar
Sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan berbagai perusahan bukan koperasi sehingga koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memerbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam koperasi. Berikut adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi sebagai bagian dari sistem pasar:

Kekuatan-Kekuatan Koperasi
1) Economies of Scale (adanya pembelian barang yang banyak)
Kekuatan ini diperoleh melalui pembelian bahan/barang. Pembelian bahan yang banyak akan menekan biaya rata-rata karena adanya potongan harga sehingga harga per unitnya akan semakin murah
2) Bargaining position di pasar (kekuatan dalam penawaran produk)
Kekuatan ini diperoleh melalui penjualan produk yang dihasilkan oleh organisasi koperasi. Bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengatur harga jual
3) Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainly), adanya internal market dan eksternal market
Adanya internal market (pasar antara anggota dengan koperasi) memungkinkan resiko yang ditimbulkan sebagai akibat ketidakpastian dapat ditekan serendah mungkin. Sedangkan bila terdapat resiko sebagai akibat koperasi bergerak di external market(koperasi melayani kebutuhan nonanggota), risiko itu akan ditanggung bersama-sama anggota. Jadi pada akhirnya biaya resiko peranggota akan menjadi murah.
4) Pemanfaatan inter-linkage market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme.
Pada dasarnya, transaksi antar koperasi didasarkan pada non-profit motive sehingga dapat menurunkan biaya transaksi (cost transaction. Rendahnya biaya transaksi pada koperasi di samping karena adanya social control (pengawasan antaranggota) dan management control (pengawasan manajemen terhadap anggota dan sebaliknya) juga karena adanya kemampuan untuk menghadapi risiko ketidakpastian, pembelian dalam jumlah banyak, dan inter-linkage market.

Kelemahan-Kelemahan Koperasi
1) Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
Hal ini dapat melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang sebab jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan anggota, anggota tersebut berpotensi untuk keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang tertanam dalam koperasi harus dikembalikan.
2) Prinsip kontrol secara demokratis
Prinsip ini menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak akan keluar dari koperasi dan memilih masuk organisasi non koperasi yang memiliki ketentuan bahwa pemilik modal besar adalah yang mempunyai kontrol terbesar dalam perusahaan.
3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota
Pembagian sisa hasil usaha (SHU) akan mengurangi pemilik modal (terutama pemilik modal yang besar) memasuki koperasi (menjadi anggota koperasi).
4) Prinsip bunga yang terbatas atas modal
Terbatasnya modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi.

Referensi

http://oggypratama.blogspot.co.id/2014/03/hubungan-pasar-dengan-koperasi.html (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 21.00 WIB)
https://infomanajerna.blogspot.co.id/2012/11/organisasikoperasi-dalam-sistem-pasar-a.html (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 22.32 WIB)
https://istanafeli.wordpress.com/2014/10/21/peranan-koperasi-di-berbagai-kondisi-pasar/ (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 20.32 WIB)

Variabel Kerja, Prinsip Pengukuran Kinerja, Pengertian SHU, Informasi Dasar SHU, Rumus, dan Pembagian SHU pada Koperasi

Standard

1. Variabel Kerja Koperasi dan Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi
Variabel Kinerja Koperasi
Secara  umum,   variabel  kinerja  koperasi digunakan untuk  melihat  perkembangan/pertumbuhan koperasi di Indonesia yang terdiri  dari atas:

  • Kelembagaan (jumlah  koperasi tiap provinsi, jumlah  koperasi tiap jenis/kelompok  koperasi, serta jumlah  koperasi  aktif  dan  nonaktif)
  • Keanggotaan
  • Volume usaha
  • Permodalan
  • Asset
  • Sisa hasil usaha

Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belum dapat mencerminkan secara tepat peranan koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan.

Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi
1) Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur.
2) Pekerjaan yang tidak  diukur  atau  dinilai  tidak  dapat  dikelola  karena  darinya  tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan nilainya.
3) Kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan.
4) Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur.
5) Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha.
6) Mendefinisikan  kinerja  dalam  artian  hasil  kerja  semacam  apa yang diinginkan  adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional.
7) Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik.
8) Pelaporan yang kerap  memungkinkan  adanya  tindakan  korektif yang segera  dan tepat waktu.
9) Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan  untuk manajemen kendali yang efektif.

2. Pengertian SHU
Menurut UU No 22 Tahun 1992:
1) SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang didapatkan selama satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnnya termasuk di antaranya adalah pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU setelah dikurangi (disisihkan) untuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang sudah dilakukan oleh setiap masing-masing anggota koperasi. Disamping itu digunakan pula untuk keperluan pendidikan koperasi dan kebutuhan koperasi yang lain sesuai dengan rapat anggota koperasi.

3. Informasi Dasar SHU
1) Bagian SHU anggota.
2) Total simpanan seluruh anggota.
3) SHU total pada satu tahun.
4) Omzet para anggotanya.
5) Jumlah simpanan anggota.
6) Bagian SHU transaksi usaha anggotanya.
7) Total keseluruhan trasaksi anggota.
8) Bagian SHU simpanan anggotanya.

4. Rumus SHU
rumus-shu-per-anggota   rumus-shu-per-anggota-dengan-model-matematika

5. Pembagian SHU
Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat 1: “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan lingkungan 5%.
Namun, tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam pembagian SHU. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Setiap anggota koperasi akan menerima SHU koperasi dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri.
1) SHU atas jasa modal
Pembagian atas jasa modal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik modal (investor) dikarenakan melalui modalnya (simpanan) digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi sampai menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU atas jasa usaha
Pembagian atas jasa usaha menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan atau pemakai usaha koperasi. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh setiap anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut akan mendapatkan sisa hasil usaha.

Referensi
http://hadiyantooo.blogspot.co.id/2017/01/kinerja-koperasi-indonesia.html (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 19.46 WIB)
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/pengertian-dan-informasi-dasar-sisa-hasil-usaha-shu-2/ (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 14.36 WIB)
http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-sisa-hasil-usaha/ (Diakses pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 19.20 WIB)
https://yusufprabu.wordpress.com/2014/11/09/sisa-hasil-usaha/ (Diakses pada Senin, 25 Desember 2017 pukul 11.46 WIB)

Bentuk-Bentuk Organisasi, Hirarki Tanggung Jawab, Teori Laba, dan Fungsi Laba pada Koperasi

Standard

1. Bentuk-bentuk organisasi menurut:
1) Hanel
Merupakan bentuk koperasi/organisasi yang tanpa memerhatikan bentuk hukum dan dapat didefinisikan dengan pengertian hukum. Selain itu, bentuk organisasi juga merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan yang terdiri atas sub sistem koperasi sebagai berikut:

  • Individu (pemilik dan konsumen akhir)
  • Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
  • Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

2) Ropke
Merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut. Bentuk organisasi koperasi memiliki identifikasi ciri khusus yaitu:

  • Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  • Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  • Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  • Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Terdiri atas sub sistem sebagai berikut:

  • Anggota Koperasi
  • Badan Usaha Koperasi
  • Organisasi Koperasi

3) Di Indonesia
Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut. Struktur organisasi di Indonesia terdiri atas rapat anggota, pengawas, pengurus, dan pengelola di mana pada rapat anggota biasanya membahas:

  • Penetapan anggaran dasar
  • Kebijaksanaan umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  • Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus juga pengawas
  • Rencana kerja, rencana budget dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan
  • Pengesahan pertanggungjawaban
  • Pembagian SHU
  • Penggabungan, pendirian, peleburan dan pembubaran

2. Hirarki tanggung jawab
1) Pengurus
Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota serta bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi, hal ini ditetapkan dalam UU Koperasi No.25 tahun 1992 pasal 29 ayat (2). Selain itu, pada pasal 30 disebutkan bahwa tugas dan wewenang pengurus di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Mengelola koperasi dan usahanya.
  • Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.
  • Menyelenggaran Rapat Anggota.
  • Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.
  • Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.
  • Meningkatkan peran koperasi.

2) Pengelola
Pengelola adalah Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional. Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sebagai berikut:

  • Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
  • Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
  • Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya
  • Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

3) Pengawas
Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi yang mana hasil pengawasannya harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39, pengawas memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Tugas Pengawas
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Wewenang Pengawas
a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3. Teori Laba untuk Koperasi
Laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada tiap jenis industri, baik perusahaan dalam bidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lainnya. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut:

  • Teori Laba Menanggung Resiko (Risk-Bearing Theory Of Profit)

Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh oleh perusahaan dengan resiko di atas rata-rata. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak

  • Teori Laba Friksional (Frictional Theory Of Profit).

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari frisksi kesembangan jangka panjang (long run equilibrium). Misalnya, krisis minyak tahun 70-an mengakibatkan permintaan yang sangta drastis dan ini membuat perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Kemudian pada tahun 80an, harga minyak drastis turun yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian.

  • Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory Of Profits)

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan  monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Dengan demikian, perusahaan menikmati keuntungan kekuatan monopoli ini dapat diperoleh dari:

  1. Penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu
  2. Skala eknomi kepemilikan hak paten
  3. Pembatasan dari pemerintah
  • Teori Laba Inovasi (Inovation Theory Of Profits).

Menurut teori ini, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi. Misalnya, Steve jobs yang menemukan komputer Apple atau perusahaan Gillete yang selalu melakukan inovasi dengan pisau cukurnya

  • Teori Laba Efisiensi Manajerial (Managerial Efficiency Theory Of Profit)

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas laba rata-rata normal .

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi akan memeroleh laba dari hasil efisiensi manajerial karena orientasinya yang lebih menekankan kepada pelayanan usaha sehingga dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya

4. Fungsi Laba
Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani. Laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Profit bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan.

Referensi
http://andilestari96.blogspot.co.id/2015/10/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung.html (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 19.57 WIB)
http://dennashwonderland.blogspot.co.id/2015/01/teori-laba-dalam-koperasi.html  (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 20.00 WIB)
http://iankailola95.blogspot.co.id/2013/10/organisasi-dan-manajemen-koperasi_15.html (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 19.29 WIB)
http://rezkyputeri.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-badan-usaha-koperasi-teori.html (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 20.14 WIB)
http://rikysaputra94.blogspot.co.id/2015/06/laba-dan-usaha-koperasi.html (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 20.15 WIB)
https://echadarmaputri.wordpress.com/2010/12/20/bentuk-organisasi-menurut-hanel-ropke-dan-di-indonesia/ (Diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017 pukul 19.37 WIB)

Koperasi

Standard
  1. Sejarah Perkembangan Koperasi

Mula-mula koperasi tumbuh pada awal abad ke 19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian, mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta  ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa, yaitu:

  • Pada masa Belanda

Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1896 oleh Raden Aria Wiriaatmaja atau Tirto Adisuryo, seorang Patih di Purwokerto, dengan mendirikan bank yang dikhususkan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh para rentenir. Badan usaha yang dibentuk adalah Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi yang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi pegawai rendahan kemudian berkembang menjadi koperasi untuk sektor pertanian (Hulp spar en Landbouwcredit Bank) Dibantu oleh pejabat Belanda, pengembangan koperasi akhirnya menjadi program resmi pemerintah.

Sejalan dengan semangatnya pergerakan nasional, muncullah gerakan koperasi yang pada saat itu ditandai dengan  munculnya Keputusan Raja pada tanggal 7 April 1915 berkaitan dengan berlakunya peraturan mengenai koperasi (Verorderning op de Cooperatieve Vereeniging) yang berlaku baik bagi penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Namun, karena peraturan itu merupakan terjemahan dari peraturan koperasi di Belanda maka koperasi seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan Cina. Hal ini mengingat dalam pendirian koperasi disyaratkan beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh penduduk pribumi yaitu (1) akte pendirian harus dibuat dengan perantaraan notaris yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit; (2) biaya materai sekurang-kurangnya 50 gulden, dan (3) hak atas tanah harus diatur menurut aturan hukum Eropa.

Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai the third way, atau jalan ketiga, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap koperasi. Atas dasar tesisnya mengenai dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, Booke menyimpulkan bahwa sistem usaha koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis lainnya. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial mengadopsi kebijakan pembinaan koperasi. Walaupun koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan.

  • Pada masa Jepang

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1942 yang antara lain menentukan bahwa untuk mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapat harus minta ijin terlebih dahulu  pada  syuutjokan  (residen).  Dengan  undang-undang  maka  koperasi praktis tidak memiliki ruang gerak.

  • Pada masa kemerdekaan

Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 33, bangun usaha yang cocok dengan ayat itu adalah koperasi. Agar pengembangan koperasi bisa lebih sejalan dengan pasal 33 akhirnya dilakukan reorganisasi di mana jawatan (departemen) yang mengurusi koperasi dipisahkan dari jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri. Urusan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada   jawatan koperasi

Akhir tahun 1958 dikeluarkan undang-undang tentang perkoperasian dengan mendasarkan diri kepada UUD sementara pasal 38. Karena masih mengacu pada pasal 38 UUD Sementara maka sering dikatakan bahwa jiwa dari Undang-undang tentang koperasi itu dianggap bertolak belakang, sehingga koperasi yang berdiri merupakan koperasi yang masih bersemangat liberal dan setengah revolusioner

  • Setelah orde baru

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya.  Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat.

Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar.  Karena  itu,  koperasi  harus  bisa  bekerja  dalam  sistem  pasar dengan   cara menerapkan prinsip efisiensi.

Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar- besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, bukan berarti bahwa koperasi itu identik dengan  usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder.

Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer lainnya. Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintah pun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an.

Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah bukan hal yang mengejutkan karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang  khusus membina Koperasi.

  1. Definisi Koperasi
  • Menurut Arifinal Chaniago

Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

  • Menurut Moh. Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

  • Menurut UU No. 25 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang beradasarkan atas azas kekeluargaan.

  1. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah :

  • Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Mempromosikan kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat).
  • Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional) dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan dikembangkan dengan masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 taun 1992, tujuan koperasi adalah:

  • Membangun dan Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan   perekonomian nasional dengan koperasi sebagai kopegurunya.
  • Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan Menurut Moh. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

  1. Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Maksud dari keanggotaan bersifat sukarela adalah setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan maksud dari keanggotaan bersifat terbuka adalah terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut

  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap anggota bebas berpendapat namun tetap memakai aturan yang jelas sesuai dengan prinsip koperasi

  • Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

SHU merupakan jasa dan modal dari masing-masing anggota yang dibagi secara tunai kepada setiap anggota. Anggota merupakan investor atas jasa modal sekaligus pemilik jasa sebagai pemilik/pelanggan.

  • Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pemberian balas jasa dilihat dari banyaknya modal anggota itu sendiri. Jika hanya ada sedikit modal maka balas jasa menjadi sedikit, begitu juga sebaliknya

  • Kemandirian

Setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri serta dituntut untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas dan dapat mengelola koperasi dan juga usaha itu sendiri.

  • Pendidikan Perkoperasian

Memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk individu sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

  • Kerjasama antar koperasi

Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama sekaligus mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut

  1. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi
  • Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  • Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
  • Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
  • Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
  • Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
  • Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Referensi:
http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-koperasi-di-indonesia-masa.html (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 13.22 WIB)

http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 13.28 WIB)

http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-jenis-fungsi-dan-tujuan-koperasi/ (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 13.34 WIB)

http://budisma.net/2015/11/pengertian-prinsip-dan-tujuan-koperasi.html (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 13.40 WIB)

http://kopma.uns.ac.id/?p=394 (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 13.47 WIB)

http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/dasar-hukum-koperasi (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 14.19 WIB)

https://vanillacho12.wordpress.com/2013/10/19/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia/ (Diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 14.40 WIB)

Sektor Pertanian

Standard

Kelompok 1:
Diah Pramasti (21216955)
Fajar Oktavaria N. (22216562)
Hastika Aulia Firdhausya (27216973)
Rizky Akbar (26216592)
Widi Fadila W.P (27216625)

Kelas: 1EB19

Mata Kuliah: Perekonomian Indonesia#

  1. Sektor Pertanian di Indonesia

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga berperan penting dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyediaan pangan, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, bahkan pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.

Peran Sektor Pertanian dalam Kehidupan

  • Menyediakan kebutuhan pangan penduduk
  • Menyerap tenaga kerja
  • Pemasok bahan baku industri
  • Sumber penghasil devisa

Sub Sektor Pertanian

1) Tanaman Pangan

  • Biasanya diusahakan oleh rakyat, bukan oleh pengusaha atau pemerintah.
  • Komoditas: padi, jagung, ketela, kacang tanah, kedelai, sayuran dan buah-buahan

2) Perkebunan

  • Perkebunan rakyat: diusahakan sendiri oleh rakyat, skala kecil, teknologi budidaya sederhana. Hasil: karet, kopra, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapas, dan rempah-rempah
  • Perkebunan besar: dijalankan oleh perusahaan perkebunan berbadan hukum. Hasil: karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, rami, dan berbagai serat.

Continue reading